Oleh Fanny S Alam

Koordinator Bhinneka Nusantara Foundation Region Bandung

Tahun politik 2018 ditandai oleh pilkada, terutama di Jawa Barat, akan segera dimulai. Spekulasi mengenai siapa kandidat gubernur, wakil gubernur, walikota hingga wakil walikota masih beredar secara acak sebelum pada waktunya diumumkan nanti. Wajar hal ini pun menimbulkan pertanyaan karena pilkada Jawa Barat dinilai akan “panas” akan persaingan yang timbul kedepannya. Sementara itu, banyak pula yang mulai menyatakan harapan-harapannya terhadap siapapun kandidat pemimpin beserta wakilnya di pilkada ini.

Peta politik di Jawa barat melingkupi beberapa isu signifikan, mulai dari kepemimpinan yang berbasis kedaerahan, kesundaan, serta masuk ke lingkup agamis melihat faktor pemeluk agama terbanyak di provinsi ini. Semua isu ini digodok sedemikian rupa sehingga menjadi ‘selling points’ bagi para kandidat pemimpin dalam program-program kampanyenya. Akan tetapi, satu yang sering luput dari perhatian para kandidat pemimpin dalam pilkada nanti, yaitu isu hak asasi manusia (HAM). Jawa barat sudah kedua kalinya mengalami peningkatan kasus HAM secara signifikan dari tahun 2016-2017, menyoal peraturan daerah yang diskriminatif terhadap hal kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutama. Di tahun 2016, tercatat 20 peraturan daerah yang berhubungan dengan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di daerah- daerah seperti Bekasi, Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Cianjur, dan Kuningan dan peningkatannya terjadi di tahun 2017 silam menjadi total 46 kebijakan di daerah-daerah yang sama. Masalah-masalah sama yang terjadi berhubungan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini meliputi izin pendirian rumah ibadah, pembentukan organisasi keagamaan, serta perolehan status keagamaan. Hal ini dikemukakan oleh koordinator desk kebebasan beragama dan berkeyakinan Komnas HAM, Jayadi Damanik. Hal ini tentunya berimbas kepada meningkatnya budaya sektarian karena diangkat oleh pemda-pemda setempat dan menyebar ke masyarakat. Peningkatan kasus-kasus HAM berbasis kebebasan beragama dan berkeyakinan, selain karena ketidaktegasan pemda setempat dan aparat hukum untuk menindak secara serius kelompok-kelompok intoleransi di daerah, bermula juga dari salah kaprah pembentukan perda-perda yang memasukkan unsur absolut yang menjadi otoritas pemerintah pusat, yaitu agama dan hal ini sudah dibahas ketentuannya menurut UU 22/1999 tentang Perda, lalu UU no 12 /2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta diperjelas dalam UU no 23/2014 tentang pemerintahan daerah.

Ini yang seharusnya menjadi perhatian bersama bagi para kandidat pemimpin yang akan bertarung dalam pilkada tahun ini. Sepenting apa seharusnya para kandidat memasukkan isu HAM dalam kampanye politik hingga menjadi program politiknya bagi masyarakat jika terpilih kemudian?

Isu HAM dalam Politik

Jawa barat, dengan kondisi masyarakat yang beragam dari hal sosio ekonomi serta agama, memiliki kerentanan tinggi akan isu-isu sektarian yang dilancarkan oleh para kandidat pemimpin dalam pilkada. Tentunya kita tidak mengharapkan hal ini terjadi sehingga masyarakat pemilih dapat menentukan pilihannya secara objektif berdasarkan kapasitas yang dimiliki para kandidat. Politik dalam pemerintahan suatu daerah maupun negara tidak dapat melepas isu HAM karena isu ini merupakan hak dasar yang dimiliki masyarakat dan memerlukan akomodasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Para kandidat sudah seharusnya mempraktekkan pemetaan politik melalui politik identitas yang menyangkut HAM terutama bagi kelompok-kelompok minoritas sehingga hak politik dan dasar mereka tidak terabaikan (S. Alam, Fanny, 2017).

Dalam kondisi ideal, para birokrat, yang terdiri dari pejabat karir maupun perwakilan partai politik yang sudah dipilih masyarakat, diharapkan menciptakan kontribusi penting dalam perlindungan HAM di masyarakat. Mereka ini dianggap akuntabel untuk melaksanakan praktek perlindungan HAM melalui instrumen fiskal, politik, serta kontrol legal dan internal lembaga-lembaga pemerintahan serta eksternal bagi masyarakat (Cingranelli, David, 2014). Mengapa peran birokrat dalam pemerintahan menjadi sangat sentral dalam implementasi HAM? Karena hal ini perlu untuk menangkal isu-isu negatif tentang HAM yang rentan terjadi dalam pemerintahan suatu negara atau daerah semenjak isu-isu ini membentuk citra tersendiri dan cenderung menjadi opini publik yamg yang pada akhirnya dikonsumsi publik sehingga nantinya banyak pemelintiran isu-isu HAM yang sebenarnya terjadi berbasis laporan dan data secara independen (Davis, David R, 2012).

Ketika isu-isu HAM sudah masuk dalam level pemerintahan, baik pusat maupun daerah, maka kita akan mengingat bahwa HAM adalah klaim moral yang dilegalisasi oleh peraturan perundang-undangan dimana terdapat konsensus negara, daerah, hingga internasional dalam hal kepatuhan serta penghormatan di dalamnya untuk menjamin pengawasan dalam pelanggaran HAM dalam ranah masyarakat (Landman, Todd, 2016).

Refleksi

Dimulainya pilkada serentak di Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Barat, pada tahun politik ini sudah tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para kandidat dan masyarakat pemilih yang diharapkan lebih objektif dalam memilih calon pemimpin di daerahnya. Kekhawatiran akan isu HAM di Jawa Barat digunakan secara tidak proporsional oleh para kandidat pemimpin sebenarnya dapat direduksi jika mereka memahami esensi dasar HAM yang dilihat tidak hanya sebagai jargon politik belaka, namun terintegrasi dalam program kampanye politik hingga menjadi program nyata ketika terpilih menjadi pemimpin. Kita tidak bisa menutup mata tentang keberagaman yang dimiliki oleh provinsi ini yang seharusnya bisa menjadi potensi daerah yang lebih meningkat secara positif daripada politik diskriminatif yang muncul dan terus diingat oleh masyarakat tanpa adanya usaha-usaha perbaikan oleh aparat pemerintah didalamnya. Suatu daerah akan menjadi lebih maju dengan adanya partisipasi aktif birokrat politik dan masyarakat tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan etnis karena kita sama-sama bergandengan menuju pembangunan daerah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dan provinsi itu sendiri dengan mengesampingkan konflik-konflik berbasis HAM yang sudah tidak perlu untuk ada.