Tangerang, Banten. Sebelum bertolak menuju New York, Utusan Khusus PBB untuk Guinea-Bissau, Juan Ramos Horta memberikan waktunya untuk saya melakukan wawancara selama 30 menit. Mantan Presiden Republik Demokratik Timor Leste, Penerima Nobel Perdamaian 1996 dan pejuang kemerdekaan Timor-timur ini memberikan pandangannya tentang Papua, dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus PBB yang menangani urusan Papua.

Berikut wawancara Carlos Michael dengan Ramos Horta,

Pak Ramos, sejak Januari 2013 anda ditunjuk sebagai Utusan Khusus PBB untuk area Guinea-Bissau. Apa yang anda kerjakan?

Saya telah ditunjuk menjadi perwakilan khusus PBB selama satu setengah tahun terakhir, untuk membantu masyarakat di satu tempat dan untuk menegakkan hak konstitusional mereka setelah sebuah kudeta di sebuah Negara terjadi. Dan misi ini terbilang berhasil. Saya diberikan ucapan selamat oleh Sekjen PBB dan pemimpin Negara-negara Afrika. Kemudian, Sekjen PBB meminta saya untuk mengepalai sebuah panel independen tingkat tinggi di PBB untuk operasi perdamaian. Panel ini bertugas untuk meninjau semua operasi PBB di seluruh dunia dan juga tugas pasukan penjaga perdamaian PBB. Saya bertugas di sana hampir setahun dan memberikan laporan kepada Sekjen, dewan keamanan, dan sekarang saya akan ke New York untuk sebuah sesi khusus dalam pertemuan PBB, untuk mendiskusikan laporan dan rekomendasi saya, untuk bagaimana membuat PBB menjadi lebih efektif dalam mencegah konflik atau menyelesaikan sebuah konflik, seperti misalnya yang terjadi di Suriah. Sebuah kegagalan total oleh komunitas internasional dalam mencegah dan melakukan negosiasi untuk mengakhiri konflik di sana hingga hari ini.

Pak Ramos, sebagai gambaran internasional yang berbicara tentang persoalan Papua. Apa persoalan yang anda lihat di Papua?

Jika anda melihat tantangan-tantangan di Papua, itu hanya bagian kecil atau hal kecil atau minor dibanding anda melihat masalah-masalah yang jauh lebih besar, bahkan dalam skala Asia Tenggara, tidak sebanding dengan masalah yang ada di Filipina Selatan, Thailand Selatan, Myanmar. Konflik di Papua tergolong level kecil. Masalah di Papua itu lebih kepada masalah sosial, kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Bukan masalah politik?

Pasti masalah politik, tapi menurut saya masalah politik itu bersumber dari masalah sosial, karena kurangnya harapan di kalangan masyarakat. Dengan adanya kebijakan-kebijakan baru mengenai Papua dari Presiden Joko Widodo, dengan pendekatan yang terintegrasi, menyeluruh dan holistik terhadap Papua, bagaimana menangani kemiskinan, anda tidak menangani hanya dengan memberikan uang kepada Papua. Anda memberikan sumber daya dan uang, tapi juga dengan pelatihan, pembinaan kapasitas, dengan memberdayakan warga Papua, memberikan pendidikan dan pelatihan bagi mereka, sekaligus menangani sumber dari ketidakbahagiaan mereka. Salah satu akar dari itu adalah mereka merasa diperlakukan seperti warga Negara kelas dua dan mereka merasa tidak memiliki masa depan. Jadi, saya percaya pendekatan holistik yang digagas oleh Presiden akan memberikan dampak pada pemikiran dan persepsi warga Papua.

Anda pernah mengatakan bahwa warga papua tetap memberikan kepercayaan kepada pemerintah Indonesia. Dalam pandangan anda, apa yang membuat warga papua masih percaya?

Kita tidak  bisa membandingkan situasi Indonesia hari ini dengan masa setelah 1999, dengan jatuhnya era Soeharto hingga kini. Sesaat setelah itu terjadi,perubahan tidak bisa langsung terjadi. Tidak begitu saja.  Saat satu rezim jatuh dan lahir yang baru, kemudian besok segala sesuatu menjadi baik. Tentu tidak.  Kita harus memulai proses panjang dalam membangun demokrasi, peraturan dan hukum, memperbaiki ekonomi. Pada waktu bersamaan, Indonesia sendiri sedang mengalami ketidakstabilan setelah 1998-1999. Di bawah pemerintahan SBY, keadaan sudah mulai menyatu, Indonesia mulai stabil dan ekonomi mulai tumbuh. Dan sekarang di bawah Presiden Jokowi, seorang pemimpin yang lahir dari rakyat, beliau sangat berhasil di Solo dan Jakarta dan dikenal  sebagai wakil rakyat sebenarnya, seseorang yang berbuat dengan kesederhanaan dan kemanusiaannya. Itulah yang dibutuhkan dunia, orang seperti Jokowi. Beliau menginspirasi masyarakat. Mereka percaya kepada beliau karena mereka merasa Jokowi sama seperti mereka. Dan kita bisa lihat, setelah lebih dari setahun, beliau sudah dapat memperbaiki ekonomi Indonesia, walaupun ekonomi global mengalami resesi, tantangan yang berat oleh keterpurukan ekonomi Tiongkok, pertumbuhan yang lamban dan bisa dibilang resesi di Jepang,  kemudian Singapura yang menghadapi masalah keuangan dan fiskal yang serius, namun Indonesia tumbuh lebih dari 5 persen. Itu sebagian disebabkan oleh ekonomi nasional yang mengalami reformasi, kepercayaan oleh investor asing, karena dengan adanya banyak kebijakan ekonomi oleh Jokowi, banyak investor asing masuk ke Indonesia. Dalam waktu hampir dua tahun beliau sudah melakukan perubahan yang hebat, dan jika kebijakan-kebijakan ini dilanjutkan, Indonesia akan menjadi sebuah mesin ekonomi  yang sangat kuat di wilayah ini. Sama halnya dengan masyarakat di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dimanapun masyarakat memperhatikan Jokowi, begitu juga masyarakat di Papua. Mereka mengalami beliau, percaya dengan beliau. Sekarang hanya masalah pembuktian. Kita menciptakan harapan, ekspektasi dan mereka berharap hidup mereka akan membaik bersama pemerintah. Saya percaya, dengan pendekatan holistik oleh pemerintahan Jokowi. Yang harus dilakukan ialah melibatkan dialog yang gigih, dengan mendengarkan warga Papua, untuk membuat mereka merasa adalah bagian dari Indonesia. Mereka tidak merasa berbeda dengan warga Bali, Jawa dan Sumatera. Kita tidak perlu membesar-besarkan dan bereaksi berlebihan terhadap pemberitaan situasi di Papua, kita bisa lihat hal utama mengenai situasi Papua di seluruh dunia, khususnya di barat jumlahnya sangat terbatas. Dunia terlalu sibuk dengan suriah, Irak, Libya, dan Afghanistan. Eropa juga sibuk dengan masalah ekonomi dan krisis finansial serta persoalan pengungsi. Ada persoalan krisis ekonomi serius yang berkelanjutan di Eropa. Mereka tidak akan punya waktu untuk memikirkan permasalahan lain. Kita harus melihatnya dengan suatu perspektif itu. Saran saya untuk masyarakat Papua Barat adalah fokuslah membangun kerja sama dari dalam Papua agar bisa memperbaiki situasi untuk kebaikan semua. Mereka memiliki kesempatan yang baik dengan Presiden Joko Widodo, pribadi yang membumi dan berkeinginan untuk memperbaiki Papua, jadi berilah mereka kesempatan untuk itu. Dan saran saya untuk generasi muda Papua, ambil semua kesempatan untuk belajar dan terus belajar. Papua tidak akan pernah tumbuh bila masyarakatnya tidak tekun belajar. Jadi daripada pergi ke suatu tempat lain untuk mencari suaka. Menurut saya langkah tidak masuk akal ketika kalian memiliki pemerintahan yang demokratis. Wajar mencari suaka bila anda dipimpin oleh tirani yang menolak demokrasi. Ketika kalian memiliki sistem demokrasi yang begitu terbuka dan ada pemilihan umum. Jadi perlu saya katakan, bekerja samalah dengan pemerintah. Saya tahu banyak warga Papua dulu tinggal di luar negeri seperti di Swedia dan sekarang kembali. Saya tahu siapa mereka dan saya menghargai pilihan mereka. Mereka kembali karena mereka memiliki harapan atas pemerintahan Indonesia saat ini. Itulah pesan saya sebagai saudara yang memahami Indonesia dan warga Papua. Itulah saran terbaik saya untuk mereka. Untuk memperbaiki hidup mereka, bekerjasamalah dengan pemerintah Indonesia sekarang. Dengan Bapak Presiden, bekerjasamalah dengan masyarakat Indonesia lainnya. Datang ke Jakarta dan berdiskusilah dengan para politisi, akademisi dan media, bangun dan ciptakan lobi di sini, di Indonesia, bukannya di luar Indonesia.

Saya ingin tahu posisi anda tentang Papua: Apakah ini berarti anda akan membantu pemerintah Indonesia mengatasi masalah Papua?

Bila pemerintah Indonesia meminta saya untuk terus membantu, tentu saja. Tapi Indonesia memiliki banyak pengalaman dalam menangani situasi krisis. Dan yang lebih sulit daripada Papua adalah konflik Aceh. Situasi Aceh jauh lebih sulit ketimbang Papua. GAM (Gerakan Aceh Merdeka) pada tahun 70-80an memunculkan banyak konflik yang sangat sulit ditaklukkan. Dibandingkan dengan warga Papua, ada OPM (Organisasi Papua Merdeka), kita tahu OPM seperti malaikat. Tidak ada pergerakan berarti. Saya sendiri tidak ingin berurusan apapun dengan GAM mengingat kekerasan yang mereka lakukan. Namun pada akhirnya pemerintah pusat berhasil berdiplomasi dengan GAM, melakukan dialog dengan GAM dan sekarang Aceh memiliki status ekonomi khusus. Dan sekarang kondisi Aceh sangat baik dan tidak terdengar lagi pihak yang memunculkan isu perpecahan. Sehingga semestinya bisa lebih mudah menyelesaikan masalah Papua.

Mengenai isu hak asasi manusia di Papua. Anda melihat urgensi terkait hal itu?

Kebijakan Presiden Joko Widodo adalah keterbukaan yang seluas-luasnya. Semua masalah didiskusikan dan tidak boleh disembunyikan. Jadi saya percaya bila ada masalah kekerasan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, masyarakat sipil dan LSM terkait hak asasi manusia harus mengawasi dan melaporkan ke pihak berwenang, perlemen dan media.

 

*Wawancara dilakukan di VIP Room Bandara Soekarno Hatta, 6 Mei 2016.